KPK Usut Proyek Lain Terkait Kasus Korupsi Jalan di Sumatera Utara
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kali ini, penyidik mendalami proyek-proyek lain yang terkait dan keterlibatan para tersangka dalam proyek tersebut.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sumut, Mulyono, diperiksa intensif terkait kasus ini. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (17 Juli 2025) di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Medan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik mendalami proyek yang diperoleh tersangka, baik di Kabupaten Mandailing Natal maupun di Dinas PUPR Provinsi Sumut. Proyek tersebut melibatkan perusahaan milik tersangka maupun yang menggunakan bendera lain.
Selain Mulyono, KPK juga memeriksa sejumlah saksi kunci, antara lain:
- Winda, staf Dinas PUPR Mandailing Natal
- Ryan Lubis, Kasi UPT Gunung Tua di Padang Lawas Utara
- Suryadi Gozali, pihak swasta
- Andi Junaedi, UPTD Paluta
- Addi Mawardi Harahap, Kabid Binamarga Padangsidimpuan
- Abdul Azis, staf PU Padangsidimpuan
- Mardiah, staf honorer Dinas PUPR Mandailing Natal
Penyidikan mengungkap dugaan praktik suap dan fee dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar itu. KPK menduga salah satu tersangka, Topan, mengatur perusahaan swasta pemenang lelang agar mendapatkan keuntungan ekonomi. Topan diduga menerima janji fee sebesar Rp 8 miliar.
Lebih lanjut, KPK menyatakan bahwa tersangka lain, Akhirun dan Rayhan, telah menarik uang sejumlah Rp 2 miliar yang akan dibagikan kepada pejabat-pejabat yang membantu mereka memperoleh proyek.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Topan dan menyita sejumlah barang bukti termasuk uang tunai dan senjata api.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat dan proyek besar yang seharusnya meningkatkan infrastruktur di Sumut namun diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi.