Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Akan Investigasi Penyaluran KUR yang Bermasalah
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menyelidiki praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diduga tidak sesuai aturan. Langkah ini diambil setelah adanya laporan bahwa sejumlah bank penyalur meminta agunan dari calon debitur, meski nilai pinjaman yang diajukan tidak lebih dari Rp100 juta.
Bank Diduga Langgar Ketentuan Penyaluran KUR
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komite IV DPD RI, salah satu anggota melaporkan adanya praktik tersebut. Padahal, berdasarkan aturan program KUR, pinjaman dengan plafon di bawah Rp100 juta seharusnya tidak memerlukan agunan tambahan.
“Kalau gitu ini jelaskan ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya, kalau mereka main-main ya hati-hati saja,” ujar Purbaya di Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).
Program KUR untuk UMKM Malah Tidak Tepat Sasaran
Purbaya menilai, jika praktik tersebut terbukti benar, maka pihak bank terkait telah bertindak tidak bertanggung jawab. Sebab, KUR merupakan program pemerintah yang dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bukan malah mempersulit mereka.
Ia juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, beberapa bank justru menyalurkan KUR kepada peminjam lama dengan bunga subsidi dari pemerintah, bukan kepada pelaku UMKM baru yang seharusnya menjadi prioritas.
Kemenkeu Siapkan Pemeriksaan Nasional Penyaluran KUR
“Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Saya punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup ya kita bereskan,” tegasnya.
Purbaya mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah lama berencana melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran KUR. Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena KUR berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dana KUR Masih Tersedia Sekitar Rp60 Triliun
Menanggapi isu bahwa kuota KUR sudah habis, Purbaya membantah kabar tersebut. Ia menjelaskan, masih tersedia sekitar Rp60 triliun dari total anggaran Rp284 triliun yang belum tersalurkan. Artinya, masih banyak ruang bagi UMKM untuk mengajukan pembiayaan melalui skema KUR.
“Dari catatan yang saya punya, di sini ada dana Rp284 triliun. Baru dialokasikan Rp228 triliun. Jadi masih ada hampir Rp60 triliun,” ungkapnya.
Komitmen Transparansi dan Efisiensi Program KUR
Purbaya menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran KUR tetap berjalan transparan, efisien, dan tepat sasaran. Ia juga berharap agar sinergi antarinstansi bisa memperkuat pengawasan terhadap implementasi program pemerintah tersebut.
Kesimpulan
Kasus dugaan pelanggaran penyaluran KUR menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan langkah tegas yang diambil Purbaya Yudhi Sadewa, diharapkan ke depan program ini benar-benar menjadi solusi nyata bagi UMKM, bukan justru menambah beban bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.