Skandal Beras Oplosan Rugikan Negara Triliunan
Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas atas praktik curang sejumlah pengusaha beras yang mengoplos beras biasa dan menjualnya dengan label premium. Praktek ini, menurutnya, telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 100 triliun setiap tahun.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bekerja keras menghimpun anggaran demi kesejahteraan rakyat, namun justru dirugikan oleh segelintir kelompok.
“Kerugian negara dan rakyat mencapai Rp 100 triliun per tahun, dan ironisnya hanya dinikmati oleh 4-5 kelompok usaha. Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang melalui pajak, bea cukai, dan lainnya,” ujar Prabowo saat meluncurkan program Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah.
Tuduhan Pengkhianatan terhadap Bangsa
Presiden menyebut praktik pengoplosan beras bukan sekadar pelanggaran bisnis, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap rakyat dan negara. Ia menilai, tindakan ini justru memperlemah daya beli masyarakat dan memperparah kondisi ekonomi rakyat kecil.
“Saya anggap ini pengkhianatan terhadap bangsa. Upaya membuat Indonesia tetap lemah dan miskin. Saya tidak terima,” tegasnya.
Perintah Tegas: Usut dan Sita Penggilingan Nakal
Dalam sambutannya, Prabowo menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera menyelidiki dan menindak tegas para pelaku. Jika mereka tidak mengembalikan kerugian sebesar Rp 100 triliun tersebut, maka tindakan hukum berupa penyitaan fasilitas penggilingan akan dilakukan.
“Kalau mereka kembalikan uang negara, silakan. Kalau tidak, kita akan sita semua penggilingan padi nakal itu!” serunya lantang.
Komitmen Prabowo Subianto Melalui Koperasi Merah Putih
Pernyataan keras ini disampaikan dalam momen peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menjadi tonggak penting menuju kemandirian ekonomi rakyat. Program ini diinisiasi langsung oleh Presiden sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat bawah.
Dukungan Lintas Kementerian dan BUMN
Program Koperasi Merah Putih melibatkan koordinasi banyak pihak, termasuk:
-
Kemenko Pangan
-
Kementerian Koperasi & UKM
-
Kementerian Keuangan
-
Kementerian Dalam Negeri
-
Kementerian Sosial
-
Kementerian Hukum & HAM
-
BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, Telkom, Pertamina, Bulog, dan lainnya.
Dengan kekuatan kolaboratif ini, pemerintah berharap koperasi desa menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, serta sebagai penyeimbang kekuatan modal besar yang kerap merugikan masyarakat melalui praktik curang seperti pengoplosan beras.
Baca Juga: Sosok Ceria Rafa, Bocah Pekalongan Meninggal Digigit Ular Weling